Dalam acara yang dihadiri tokoh masyarakat Nurdin Basirun dan puluhan anggota sopir truk, Dugaan bocornya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ke pihak perusahaan kembali mencuat di Kabupaten Karimun.
Keluhan para sopir terkait ketidakadilan dalam distribusi solar subsidi menjadi pembahasan utama Ketua PSTK, Saliadi mengungkapkan.
" Bahwa kuota BBM subsidi yang seharusnya mencapai 100 ton per bulan untuk kebutuhan sopir truk anggota PSTK, faktanya jauh dari harapan, Kami menduga ada permainan di balik distribusi ini Solar subsidi yang seharusnya untuk kami, malah diduga kuat dijual ke perusahaan-perusahaan," tegas Saliadi di hadapan seluruh anggota yang hadir.
Lebih lanjut dikatakan, akibat dugaan penyalahgunaan ini, operasional para sopir lokal terganggu. Kelangkaan BBM subsidi membuat biaya operasional membengkak, sehingga banyak sopir terpaksa menanggung beban lebih besar, ungkap saliadi.
Tak hanya soal BBM, dalam forum tersebut juga mencuat persoalan sengitnya persaingan di lapangan. Para sopir truk lokal sering dipaksa menerima tarif angkutan yang sangat rendah akibat tekanan dari perusahaan-perusahaan besar.
"Bagaimana kami bisa bersaing? Harga ditekan, BBM subsidi kami juga dirampas. Kondisi ini membuat kami benar-benar mati langkah," Ujar Saliadi.
PSTK mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi, serta penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang bermain di belakang layar.
"Kami tidak ingin kelangkaan BBM ini terus berulang. Kami butuh kepastian agar bisa bekerja dengan layak dan adil," Pinta Saliadi.
Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) sendiri telah berdiri sejak tahun 2016 dan saat ini membawahi 88 anggota aktif yang sehari-hari bergantung pada ketersediaan solar subsidi untuk menopang pekerjaan mereka.(Full**)
Komentar