Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah daerah segera membayarkan Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN serta gaji Pegawai Honorer yang belum diterima selama berbulan-bulan.
pantauan awak media anewspatron.com , di lapangan Rabu ( 8/1/2025) di gedung putih pusat pemerintahan daerah, jln jenderal Sudirman kabupaten Karimun provinsi Kepulauan Riau dalam aksi tersebut.
Adapun aksi damai demonstran membawa spanduk bertuliskan, “, YTH BAPAK BUPATI KARIMUN TOLONG BAYARKAN TPP KAMI YANG SUDAH 5 BULAN KARENA SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK- ANAK KAMI ,” makna dari tulisan sepanduk menggambarkan keprihatinan atas nasib mereka.
"Untuk hasil dari aksi, kami dari IPN dan rekan semua telah diajak mediasi, namun hasil belum kami terima masih menunggu dalam bulan ini, semoga apa yang kami perjuangkan akan dapat titik temu dengan pemerintah daerah", ucap Mahadi ketua DPC IPN Karimun.
Beberapa demonstrasi lainnya menyuarakan aspirasi melalui orasi keras, mengkritik lambatnya respons pemerintah daerah terhadap hak-hak pegawai yang harus jadi prioritas utama.
Salah satu pegawai honorer yang ikut serta dalam aksi menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji telah membuat hidup mereka semakin sulit.
“Kami bekerja dengan tanggung jawab, tapi hak kami tidak dipenuhi. Bagaimana kami mau melayani masyarakat dengan baik jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi,” ujar salah satu peserta aksi.
Hal serupa diungkapkan oleh ASN yang juga merasa dirugikan akibat belum dibayarkannya TPP. “TPP adalah hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan persoalan ini, Kami butuh kepastian,” ucapnya lantang.
Aksi demonstrasi ini bukti nyata tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah secara bijak, Masyarakat menuntut transparansi anggaran dan prioritas terhadap pemenuhan hak pegawai.
"Jangan sampai kami terusan turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami, Pemerintah daerah harus punya hati!” seru para demontran.
Aksi ini ditutup dengan mediasi dari perwakilan IPN dan para ASN Pemda karimun serta ketua DPRD Karimun dan pejabat PLT sekretariat Daerah, untuk segera ambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai.(Full**)
Komentar