ICHWAN KURNIA, SHI., MH.

Artikel:

Menimbang Kembali Tujuan Hukum: Antara Kepastian Pelunasan Kreditor, Perlindungan Debitor, dan Keadilan Ekonomi. 

Oleh: ICHWAN KURNIA, SHI., MH.

Rumah bukan sekadar bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah. Bagi masyarakat, rumah adalah aset ekonomi, tempat membangun kehidupan keluarga, sekaligus hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Namun, ketika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung dapat berubah menjadi objek lelang eksekusi.

Secara hukum, pelelangan tersebut merupakan mekanisme yang sah. Negara memberikan perlindungan kepada kreditor melalui lembaga Hak Tanggungan agar piutang yang diberikan memiliki jaminan kepastian pelunasan. Akan tetapi, terdapat pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan hukum secara otomatis telah mencerminkan keadilan?

Pertanyaan ini penting karena hukum tidak semata-mata dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Hukum juga harus menghadirkan nilai keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjamin kepastian bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, persoalan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak cukup dilihat sekadar sebagai hubungan antara kreditor dan debitor. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih luas: bagaimana hukum menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak dan nilai kemanusiaan.

Ketika Kepastian Hukum Tidak Selalu Berarti Keadilan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang Hak Tanggungan. Pasal 6 memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila debitor cidera janji, kemudian mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Ketentuan ini memiliki tujuan yang rasional. Kreditor membutuhkan kepastian hukum agar risiko pembiayaan dapat dikelola dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tanpa mekanisme eksekusi yang efektif, kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan berpotensi terganggu.

Namun, persoalan muncul ketika kepastian hukum hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal. Apakah suatu lelang sudah dapat disebut adil hanya karena dokumen administrasinya lengkap? Apakah penjualan objek jaminan telah mencerminkan keadilan apabila nilai limitnya tidak didukung penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan?

Di sinilah pentingnya melihat hukum dari perspektif aksiologi — cabang filsafat yang membahas nilai dan tujuan. Dalam perspektif ini, kita mempertanyakan: untuk apa hukum dibentuk, nilai apa yang hendak diwujudkan, dan apakah penerapan hukum telah menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum yang harus diseimbangkan: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks lelang Hak Tanggungan:

- ✅ Kepastian hukum menjamin kreditor memperoleh pelunasan melalui mekanisme yang sah

- ⚖️ Keadilan menuntut agar hak debitor dan kepentingan pembeli lelang juga diperhatikan

- 📈 Kemanfaatan menghendaki agar pelaksanaan lelang memberikan hasil yang rasional bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari

Artinya, keberhasilan hukum tidak cukup dinilai dari terlaksananya pelelangan, tetapi juga dari kualitas hasil dan keadilan proses yang dihasilkan.

Lelang Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas Administratif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memberikan kerangka pengaturan yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan pelaksanaan lelang. Salah satu aspek terpenting adalah penentuan nilai limit, yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 59 — dikaitkan dengan nilai pasar dan nilai likuidasi.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa penentuan harga objek lelang bukanlah hal yang dapat dilakukan secara sembarangan. Nilai limit harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun nilai likuidasi memang dapat lebih rendah daripada nilai pasar karena sifat penjualan yang mendesak, penentuan nilai limit tetap harus mempertimbangkan kewajaran, kondisi aktual objek, dan kepentingan para pihak. Persoalannya bukan memaksa setiap objek selalu dilelang dengan harga pasar tertinggi, melainkan memastikan bahwa penetapan nilai limit dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak. 

Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan sebenarnya juga membuka alternatif: penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, apabila cara tersebut dapat menghasilkan harga yang lebih menguntungkan semua pihak. Efektivitas eksekusi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat terjual, tetapi juga seberapa baik mekanisme tersebut melindungi kepentingan ekonomi para pihak.

 Debitor Berutang, tetapi Tidak Kehilangan Hak atas Perlindungan Hukum Satu prinsip yang harus ditegaskan: kegagalan membayar utang tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk dilindungi hukum.

Debitor tetap berkewajiban memenuhi perjanjian, dan kreditor berhak memperoleh pelunasan. Namun, kedua kepentingan ini harus ditempatkan berdasarkan hubungan hukum yang sah dan prinsip itikad baik. Kita perlu menghindari dua pandangan yang sama-sama keliru:

- ❌ Kreditor dapat mengeksekusi jaminan tanpa memerhatikan kepentingan debitor

- ❌ Perlindungan debitor harus menghambat hak kreditor sama sekali

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan landasan penting: penyelesaian kewajiban harus berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Pembeli lelang juga berhak dilindungi — mereka berhak atas kepastian hukum terhadap objek yang dibelinya.

Mengukur Keadilan Lelang melalui Tiga Pertanyaan Dasar Pelaksanaan lelang dapat dievaluasi melalui tiga pertanyaan sederhana namun mendalam:

Pertanyaan Indikator Keadilan 

⚖️ Apakah lelang telah adil? Keseimbangan hak kreditor, perlakuan wajar bagi debitor, dan kepastian bagi pembeli 

✅ Apakah lelang memberikan kepastian hukum? Kejelasan dasar wanprestasi, nilai limit, pemberitahuan, dan prosedur yang transparan 

📊 Apakah lelang bermanfaat? Hasil yang layak bagi kreditor, sisa hasil yang diterima debitor, dan biaya yang wajar 

Ketiga hal ini memperlihatkan bahwa penilaian lelang tidak boleh dilakukan secara formalistik semata. Diperlukan penilaian yang mempertimbangkan tujuan hukum dan dampak nyata dari penerapannya.

Pembiayaan Syariah: Keadilan Harus Dimulai dari Akad Pembiayaan syariah dibangun di atas dasar akad yang spesifik — murabahah, musyarakah, mudharabah, atau ijarah — masing-masing dengan pembagian risiko dan kewajiban yang berbeda. Oleh karena itu, ketika pembiayaan bermasalah, penyelesaiannya juga harus memperhatikan karakteristik akad tersebut.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dana lembaga keuangan, tetapi juga perlindungan hak kepemilikan, pencegahan kerugian yang berlebihan, serta terwujudnya kemaslahatan semua pihak.

Keadilan syariah tidak boleh hanya ditampilkan saat produk ditawarkan. Nilai tersebut harus tetap hadir ketika pembiayaan mengalami masalah hingga proses penyelesaiannya berakhir.

 Membangun Lelang yang Berorientasi pada Nilai Keadilan Untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, setidaknya ada empat langkah yang perlu diperkuat:

1. Transparansi Penentuan Nilai Limit

Penilaian harus didasarkan pada standar profesional, dengan mempertimbangkan nilai pasar, nilai likuidasi, dan kondisi aktual objek.

2. Informasi yang Jelas bagi Debitor

Semua informasi — dasar kewajiban, tahapan lelang, nilai limit, dan konsekuensi hukum — harus disampaikan secara lengkap dan dapat dipahami.

3. Dorongan Penyelesaian di Luar Lelang

Restrukturisasi, penyelesaian sukarela, atau penjualan di bawah tangan harus dipertimbangkan apabila memberikan hasil yang lebih baik bagi semua pihak.

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Setiap tahapan lelang harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Langkah-langkah ini bukan untuk melemahkan posisi kreditor, melainkan untuk memperkuat kepercayaan seluruh pihak terhadap sistem pembiayaan dan lelang itu sendiri.

Penutup: Jangan Sampai Keadilan Ikut Dilelang Hukum jaminan memang harus memberikan kepastian kepada kreditor. Namun, kepastian hukum tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan.

Kreditor berhak memperoleh pelunasan, debitor berhak diperlakukan secara adil, dan pembeli lelang berhak atas kepastian hukum. Ketiga kepentingan ini bukan hal yang saling bertentangan — ketiganya harus diseimbangkan melalui penerapan hukum yang rasional dan proporsional.

Keberhasilan lelang tidak diukur dari seberapa cepat rumah terjual untuk melunasi utang. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika proses tersebut berjalan dengan adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Karena itu: Jangan sampai rumah seseorang dilelang karena utang, tetapi keadilan justru ikut terjual dalam prosesnya.