Dengan kejadian krisis makanan yang terjadi di RSUD Tanjung Batu, telah membuat para tokoh masyarakat di pulau Kundur, mengambil langkah dan mendatangi pihak rumah sakit, untuk mencari kebenaran, dan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak rumah sakit, Rabu (29/4/2026).
Kedatang para tokoh masyarakat, setelah mendapat informasi bahwa para pasien rawat-inap di RSUD Tanjung Batu, sudah (10) sepuluh hari tidak diberikan makan dan sarapan, sebagai bagian dari kebutuhan penyembuhan, sesuai dengan aturan badan gizi secara nasional.
HM.Asyura tokoh masyarakat Kundur yang merupakan mantan Ketua DPRD Kabupeten Karimun, yang dihubungi melalui sambungan Selulernya, Rabu (29/4/2026) saat diminta pendapatnya menyampaikan.
Menurut HM.Asyura, secara aturan, pemerintah daerah (Pemda), ataupun Pemerintah Provinsi (Pemprov), berkewajiban menganggarkan dana, untuk sarapan dan makan bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sudah dengan jelas mengamanatkan, bahwa Pemda dan Pemprov diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan, termasuk bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah.
Pada pasal 403-405 UU No 17 Tahun 2023, menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah, yang mengacu pada program kesehatan nasional.
Dan kita ketahui, Pembiayaan operasional RSUD dan pelayanan pasien (termasuk kelas IIl/miskin) didanai melalui APBD dengan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, HM.Asyura juga mempertanyakan 4 poin ia itu, pertama mengenai pasien rujukan dan rawat jalan, kedua Ambulance Laut, yang sudah dihibahkan oleh Pemprov Kepri kepada Pemerintah daerah Kabupeten Karimun, namun tak di gunakan malah ditelantarkan di pulau parit, ketiga mengenai obat-obatan, oksigen dan makan pasien, keempat tentang kebersihan rumah sakit, dimana halam rumah sakit dipenuhi rerumputan, pungkasnya mengakhiri.
Terpisah, para tokoh masyarakat pulau Kundur, yang hadir untuk menemui pihak RSUD, saat diminta tanggapannya, beramai-ramai meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, melalui H.Ing Iskandarsyah, selaku Bupati untuk segera mencari solusi atau jalan keluar, karena hal tersebut merupakan bagian tanggung jawab negara dan daerah, dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak.
Para tokoh masyarakat, coba mempertanyakan mengenai pasien yang tak mendapatkan makan dan juga sarapan kepada Direktur RSUD Tanjung Batu, namun Direktur, menampik hal tersebut.
Berbanding terbalik saat Direktur RSUD, menanyakan kepada bagian gizi, kejadian tidak diberikannya makan dan juga sarapan kepada pasien, memang benar terjadi karena RSUD tidak memiliki dana atau anggaran, tuturnya.
Sampai berita di publikasikan, H.Ing Iskandarsyah selaku Bupati Karimun, belum dapat dimintai tanggapannya terkait, dugaan morat maritnya anggaran kesehatan di Kabupaten Karimun, yang menjadi salah satu penyebab, pasien rawat inap di RSUD Tanjung Batu, sampai sepuluh (10) hari mengalami krisis makanan bahkan tidak mendapatkan sama sekali.(MJ)
Komentar