Marwanto JR.*DANSATGAS DPP PATRON
 
Anewspatron.com, Opini - Dunia mungkin menyebutnya konflik geopolitik. Namun di Selat Hormuz, kenyataannya lebih sederhana, ini adalah pertarungan dua bajak laut modern yang sama-sama mengklaim diri sebagai penjaga laut.

Di perairan sempit bernama Selat Hormuz, dunia hari ini seperti menyaksikan sebuah drama lama yang dipentaskan ulang, itulah perebutan kendali atas jalur perdagangan, dengan aktor-aktor yang sama-sama mengklaim diri sebagai penjaga ketertiban.

Di satu sisi, berlayarnya armada besar dengan teknologi mutakhir dan legitimasi global. Mereka menyebut misinya sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas perdagangan internasional. Kehadiran mereka diklaim sebagai jaminan bahwa kapal-kapal dagang dapat melintas tanpa gangguan.


Di sisi lain, berdiri kekuatan regional yang mengakar kuat pada wilayahnya sendiri. Mereka mengenal setiap arus, setiap gelombang di selat sempit, dan setiap titik strategis yang tak tercatat dalam peta kekuatan global. Mereka berbicara tentang kedaulatan, tentang hak menjaga wilayah, dan tentang perlawanan terhadap dominasi asing.

Namun, di balik semua istilah itu kebebasan navigasi, stabilitas global, kedaulatan nasional terdapat satu ironi yang sulit diabaikan; kedua pihak sama-sama bertindak dengan logika yang, dalam konteks lain, kerap disebut sebagai praktik pembajakan.

Yang satu mengawasi, memeriksa, bahkan menghalangi kapal yang dianggap melanggar aturan versi mereka. Yang lain menghadang, mengancam, dan menutup jalur sebagai bentuk tekanan politik. Keduanya menggunakan laut sebagai instrumen kekuasaan untuk saling menekan dan memungut upah.

Bagi para pelaut dan pelaku perdagangan, perdebatan mengenai siapa yang benar sudah tidak relevan lagi. Yang mereka hadapi sekarang adalah kenyataan konkret bahwa jalur terganggu, risiko meningkat, dan biaya perjalanan laut melonjak tinggi. Dalam situasi seperti ini, laut tidak lagi menjadi penghubung antar-bangsa, melainkan medan kontestasi yang sarat ketidak-pastian.

Selat Hormuz, yang selama ini menjadi nadi penting distribusi energi dunia, kini berubah menjadi simbol rapuhnya tatanan global. Ketergantungan dunia pada satu jalur sempit ini mempertontonkan betapa rentannya sistem ekonomi internasional terhadap konflik geopolitik.

Sejarah menunjukkan bahwa laut memang, sudah biasa menjadi panggung perebutan kekuasaan. Dari era kolonial hingga modern, narasi yang digunakan mungkin berubah-ubah, tetapi logika dasarnya tetap sama; bahwa siapa yang menguasai jalur supply barang, akan menguasai aliran kekayaan.

Yang membedakan hari ini adalah cara narasi itu dikemas. Tidak lagi secara terang-terangan sebagai ekspansi, melainkan melalui istilah-istilah yang terdengar normatif dan universal. Namun bagi mereka yang berada di tengah pusaran para pelaut, negara-negara berkembang, dan masyarakat global dampaknya nyata.

Kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, dan meningkatnya ketegangan regional adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dunia pada akhirnya ditempatkan sebagai penonton yang harus menanggung biaya dari pertarungan yang tidak mereka pilih.

Ironi terbesar dari semua ini adalah bahwa istilah “bajak laut” yang dahulu merujuk pada aktor non-negara, kini menjadi metafora yang semakin relevan untuk menggambarkan praktik kekuasaan modern. Bukan karena bentuknya sama, tetapi karena logikanya serupa yaitu kontrol, tekanan, dan dominasi atas jalur vital.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi siapa yang benar atau salah secara retoris, melainkan bagaimana dunia dapat keluar dari logika konflik yang sudah berulang kali ini. Tanpa upaya serius untuk membangun mekanisme kepercayaan dan kerja sama, Selat Hormuz hanya akan menjadi satu dari sekian banyak titik panas yang menunggu giliran untuk meledak. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan masih banyak yang lain. 

Diujung situasi, dunia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah; membiarkan laut menjadi arena tarik-menarik kepentingan, atau mengembalikannya sebagai ruang bersama yang dijaga melalui kesepakatan, bukan konfrontasi.

Sebab jika tidak, maka kita mungkin harus menerima kenyataan pahit bahwa di era modern ini, bajak laut tidak lagi datang dari pinggiran peradaban, melainkan dari pusat kekuasaan itu sendiri.

(M**)